KUA DEPOK SLEMAN

Bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM Yogyakarta, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok menyelenggarakan pendidikan kesehatan bagi calon pengantin pada Selasa, 12 Februari 2019 di Balai Nikah KUA Kecamatan setempat.

Kegiatan Pendidikan Kesehatan bagi Calon Pengantin ini diawali dengan pengukuran pengetahuan para Calon Pengantin tentang Pola Menstruasi, Perencanaan Kehamilan, Pencegahan Kehamilan Secara Alami, dan Gangguan Menstruasi, serta Pengetahuan tentang infertilitas (ketidaksuburan). Baru kemudian diberikan materi secara rinci dan konfrehensif.

Narasumber Ika Parmawati menyampaikan, bahwa para peserta Pendidikan Kesehatan ini juga diberikan pengetahuan tentang penggunaan aplikasi MOMMI (Mobile Menstruation Monitoring) yang diciptakan oleh FK-KMK UGM Yogyakarta.

Terkait dengan perencanaan kehamilan, para calon pengantin juga diberikan pengetahuan tentang: (1) Bagaimana cara agar mereka cepat mendapatkan kehamilan; (2) Kapan harus melakukan hubungan seksual sehingga cepat mendapatkan kehamilan; dan (3) Kapan masa subur seorang isteri, sehingga saat terjadi pembuahan sperma oleh suami, istri mendapatkan hamil.

Terkait dengan pencegahan kehamilan, para calon pengantin diberikan pengetahuan secara umum.

Sementara itu, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., Kepala KUA Kecamatan Depok menyampaikan bahwa program Pendidikan Kesehatan bagi Calon Pengantin oleh FK-KMK UGM Yogyakarta dengan aplikasi MOMMI ini sangat bermanfaat dalam pengembangan keluarga sakinah.

Di awal narasinya, Eko Mardiono menyampaikan tentang menstruasi dalam perspektif Islam, yang Islam menyebutnya dengan istilah haidh. Yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan yang sampai umur (baligh) dengan tanpa penyebab, melainkan karena sudah menjadi kodrat seorang perempuan.

Hal itu sebagaimana firman Allah SWT, “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222).

Lalu, apa sajakah yang harus ditinggalkan dan apa sajakah yang dapat dilakukan oleh suami saat isterinya sedang haidh?

Eko Mardiono juga menyampaikan ketentuan Islam perihal pengaturan kelahiran anak. Islam membolehkan pengaturan kelahiran anak (tandhim an-nasl), tetapi tidak membolehkan pembatasan kelahiran anak (tahdiid an-nasl).

Sementara itu, Islam sangat menganjurkan supaya orang tua meninggalkan generasi (anak) yang kuat.

Oleh karena Islam melarang pembatasan kelahiran anak, maka Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1972 dan 1983 pernah memberikan fatwa bahwa vasektomi (sterilisasi/kontrasepsi mantab pria) dan tubektomi (sterilisasi/kontrasepsi mantab wanita) hukumnya haram karena membatasi kelahiran, bukan mengatur kelahiran, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya menurut medis, kelahiran anak akan mengancam keselamatan jiwa ibu dan/atau anak.

Alhamdulillah, FK-KMK UGM Yogyakarta sudah mengembangkan Aplikasi MOMMI sebagai media pembelajaran dokumentasi siklus menstruasi dan sudah diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman akan menyelenggarakan Pembinaan Pranikah Bagi Calon Pengantin besok pada hari Selasa, 12 Februari 2019 bagi para Calon Pengantin. Kegiatan Pembinaan Pranikah ini diperuntukkan bagi 25 (dua puluh lima) pasang calon pengantin.

Eko Mardiono, S.Ag., MSI., Kepala KUA Kecamatan Depok, menyampaikan, kegiatan Pranikah bagi Calon Pengantin ini merupakan kegiatan lintas sektoral dan pengabdian masyarakat oleh lembaga pendidikan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Diharapkan, dengan kegiatan ini para calon pengantin mampu: Pertama: Mengetahui tentang Pola dan Gangguan Menstruasi serta Ketidaksuburan (Invertilasi); Kedua: Mempunyai pengetahuan tentang Perencanaan Kehamilan.

Lebih lanjut Eko Mardiono menyampaikan, para calon pengantin sebelum menerima pembelajaran tentang kesehatan reproduksi ini, terlebih dahulu akan mendapatkan pengetahuan tentang Penyiapan Generasi Berkualitas dan Keluarga Berencana dalam Perspektif Islam.

Materi-materi yang berspektif Islam akan diberikan oleh Eko Mardiono, S.Ag., MSI., Penghulu Madya dan Kepala KUA Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.

Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) Yogyakarta, KUA Kecamatan Depok menyelenggarakan Penyuluhan Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah Wa Rahmah) bagi Calon Pengantin pada Kamis, 12 Juli 2018.

Ketua Pelaksana, Ahmad Nurozi, SHI., MSI., menyampaikan, penyelenggaran Penyuluhan Keluarga Samara ini dilatarbelakangi oleh cukup tingginya angka perceraian, kurang berhasilnya keluarga yang dibangun dan kurang siap serta kurang cakapnya para calon pengantin dalam memasuki kehidupan rumah tangga.

Menurut Nurozi, munculnya berbagai masalah rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor. Di antaranya kesenjangan ekonomi, minimnya pendidikan dan kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Eko Mardiono, S.Ag., MSI., Kepala KUA Kecamatan Depok, sangat mengapresiasi Program Kemitraan Masyarakat oleh FIAI UII Yogyakarta yang berupa Penyuluhan Keluarga Samara Bagi Calon Pengantin.

Adapun materi yang diberikan dalam Penyuluhan Keluarga Samara Bagi Calon Pengantin ini terdiri beberapa materi.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah berjalan lebih dari 25 tahun sejak tahun 1991.

Pernikahannya pun dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya. Anak yang dilahirkan juga sebagai anak sah. KHI pasal 99 menegaskan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Ada sebagian orang yang bertanya ke KUA Kecamatan Depok tentang ketentuan calon pengantin yang hamil pranikah dan juga menanyakan tentang status anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang kawin hamil tersebut, serta menanyakan siapa yang menjadi wali nikah anak perempuan tersebut saat menikah kelak.

Dalam merespon pertanyaan sebagian warga masyarakat tersebut, Kepala KUA Kecamatan Depok, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., menyampaikan bahwa pada hari Rabu, 11 April 2018 KUA Kecamatan Depok akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan pengurus organisasi sosial keagamaan Islam, Penyuluh Agama Islam Non PNS, Pemerintah Desa (Kasi Pelayanan), dan perwakilan Tokoh Agama di wilayah Kecamatan Depok.

Ada 2 (dua) materi yang akan disampaikan dalam kegiatan tersebut. Yaitu: Pertama: Legislasi Hukum Islam di Indonesia oleh Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA., dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada hari Rabu, 31 Januari 2018 kelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam UII Yogyakarta setelah menjalankan Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) hari kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok, dilepas oleh Kepala KUA Kecamatan setempat.

Dosen Pembimbing Magang, Drs. Syarif Zubaidah, M.Ag., dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa para mahasiswa FIAI UII yang magang tersebut telah melaksanakan pelatihan kerja mulai tanggal 18 s.d. 30 Januari 2018.

Kedua: Ada peristiwa, setelah seminggu pelaksanaan akad nikah anak perempuannya, seorang ibu datang ke KUA Kecamatan Depok untuk menanyakan tentang keabsahan pernikahan anak perempuannya yang telah dinikahkan dengan wali nikah ayah kandungnya, bukan wali hakim.

Setelah menanyakan duduk permasalahannya, maka kepala KUA Kecamatan Depok menegaskan bahwa pernikahan anak perempuannya tersebut adalah sah, baik secara agama ataupun peraturan perundangan.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia membolehkan gadis kawin hamil, dengan syarat nikahnya harus dengan lelaki yang menghamilinya.

Apalagi kalau umur kandungannya saat bayi lahir, usia perkawinan orang tuanya sudah tujuh bulan. Sehingga anak yang dilahirkannya pun adalah anak sah.

Ketiga: Penerapan program digitalisasi data perkawinan, perwakafan, dan kemasjidan. Para mahasiswa mendapatkan pelatihan kerja dalam pengerjaan dan akses Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dan Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) yang tergabung dalam program SIMBI (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam) Kementerian Agama RI.

Keempat: Kelompok Mahasiswa FIAI UII ini selama magang di KUA Kecamatan Depok juga sudah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga, yaitu saat membuka-buka dokumen pernikahan tahun 1950-an dan 1960-an.

Ternyata dokumen-dokumen perkawinan pada tahun 1950-an dan 1960-an sangat berbeda dengan dokumen-dokumen perkawinan pada era sekarang. Mulai dari format buku registernya sampai istilah-istilah yang digunakan.

Prosedur dan produk hukum perkawinan dan perceraiannya pun juga berbeda. Pada era sekarang yang mengeluarkan bukti telah terjadinya perceraian adalah Pengadilan Agama, yaitu Akta Cerai.

Demikian, sebagian pengalaman yang mungkin dapat diperoleh oleh para mahasiswa yang magang pelatihan kerja di Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok selama 10 (sepuluh) hari.

A.  Permasalahan dan Pertanyaan

Ada sebuah kejadian dan pertanyaan bahwa seseorang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama. Namun di tengah proses sidang pengadilan diketahui bahwa Buku Nikah yang dimilikinya adalah Asli tapi Palsu (Aspal). Karenanya, pengajuan perceraian di Pengadilan Agama dianjurkan untuk dicabut. 

Orang yang bersangkutan kemudian datang ke KUA yang nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN)-nya tercantum dalam Buku Nikah Aspal tersebut. Lalu, oleh Kantor Urusan Agama ini dibuatkanlah Surat Keterangan bahwa pernikahan itu tidak tercatat di Akta Nikah KUA-nya. Padahal, orang yang mengajukan persoalan ini merencanakan akan menikah dengan orang lain.

Timbullah persoalan, dapatkah orang yang Buku Nikahnya Aspal itu menikah lagi dengan orang lain? Padahal dalam KTP dan KK-nya ia berstatus “kawin”, sementara perkawinannya itu sendiri tidak tercatat di Akta Nikah KUA?

Inilah pertanyaan lengkapnya yaitu sebagai berikut:

Assalamualaikum Wr. Wb.

Beberapa bulan yang lalu, saya mengajukan perceraian terhadap isteri, namun belakangan diketahui bahwa Buku Nikah kami Aspal. Pihak PA meminta saya untuk mencabut gugatan. Saya kemudian berkonsultasi dg KUA yg tercantum di Buku Nikah. Mereka meminta saya utk mengembalikan buku tsb dan mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat. Pertanyaan saya, apakah surat tsb dapat kami gunakan utk menikah kembali dg orang lain mengingat semua dokumen kami tertulis menikah? Kami sepakat tdk melakukan itsbat nikah karena menurut pihak KUA, kami sdh sah berpisah secara agama. Mohon penjelasannya. Terimakasih. Wassalam wr. Wb.

Ini pertanyaan Adji di Website : Kolom Komentar tgl 7 Jan 2018 pada Syarat dan Alur Pelayanan Nikah

B.  Pastikan Pencatatan Nikah adalah oleh PPN yang Berwenang
Kejadian kasus di atas tampaknya adalah sebuah pencatatan peristiwa perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang tidak berwenang. Ironisnya, suami dan isteri yang bersangkutan baru menyadarinya setelah jauh di kemudian hari. Hal itu bisa terjadi karena: (1) Suami isteri yang bersangkutan tidak mengurus sendiri ke KUA. (2) Pernikahannya pun tidak dilaksanakan di Balai Nikah KUA. (3) Masyarakatnya mungkin masih banyak yang belum begitu kenal dengan PPN atau Penghulu KUA yang berwenang.

Padahal sebenarnya mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan di KUA sangatlah mudah dan cepat, bahkan gratis tanpa biaya jika akad nikahnya dilaksanakan di Balai Nikah KUA Kecamatan pada hari dan jam kerja.

Berikut ini : Syarat dan Alur Pelayanan Pernikahan di KUA Kec. Depok Kab. Sleman

C.  Solusi Keabsahan Buku Nikah Asli tapi Palsu
Tiap-tiap perkawinan memang harus dicatatkan.1) Pencatatannya pun harus oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Apabila perkawinan dilangsungkan tidak di hadapan PPN yang berwenang, maka perkawinannya dapat dibatalkan.2)  Hanya saja, hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri dengan alasan perkawinannya dilangsungkan tidak di hadapan PPN yang berwenang, haknya gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Buku Nikahnya yang tidak berwenang itu. Perkawinannya pun harus diperbaharui supaya sah. Itulah ketentuan Peraturan Perundangan.3) & 4)

Hanya saja persoalannya, suami dalam kasus ini justru akan menceraikan isterinya, bahkan sudah masuk sidang perceraian di Pengadilan Agama walaupun akhirnya dicabut. Apakah dengan demikian suami tersebut harus memperbaharui perkawinannya supaya sah? Apalagi, suami tersebut merasa dan menganggap bahwa pernikahannya sudah putus secara agama?

Masalah memperbaharui perkawinan kemudian cerai ini, ada ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang memberikan solusi hukum.Yaitu,Penetapan Nikah (itsbat nikah) sebagai langkah awal dalam rangkapenyelesaian perceraian. Pertama, mengabsahkan terlebih dahulu pernikahan secara legal formal, kemudian langkah kedua menyelesaikan proses perceraiannya.5) Harap diketahui bahwa Penetapan Nikah (itsbat Nikah) ini bukanlah pelaksanaan akad nikah baru, melainkan pemeriksaan oleh hakim pengadilan apakah akad nikah yang sudah dilaksanakandahulu memenuhi syarat rukun akad nikah ataukah tidak.

Kemudian masalah anggapan telah terjadi perceraian secara agama, sebenarnya ada ketentuan Undang-undang yang menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.6)  Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

D.  Jawaban Solutif
Oleh karena orang yang Buku Nikahnya Asli tapi Palsu tersebut ingin bercerai dan merencanakan akan menikah dengan orang lain di KUA Kecamatan, maka langkah-langkah solusinya adalah sebagai berikut:
Pertama, mengajukan permohonan Penetapan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama.

Kedua, setelah pernikahannya ditetapkan oleh pengadilan, lantas mengajukan perceraian.

Ketiga, setelah mendapatkan Penetapan/Putusan/Akta Cerai dari Pengadilan Agama, lalu mengurus pergantian data Status Perkawinan dalam KTP dan KK. Dari “kawin” menjadi “duda” atau “janda”. 

Keempat, mengurus syarat-syarat nikah di Kelurahan/Desa dengan KTP dan KKberstatus duda atau janda.

Kelima, melangsungkan perkawinan di hadapan PPN KUA Kecamatan yang berwenang, dan 

Keenam, mengurus pergantian status perkawinan dalam KTP dan KK, dari status“duda” atau “janda” menjadi “kawin”.

Ketujuh, Selesai, Semoga Sakinah.

___________________________

1. Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan.
2. Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan.
3. “Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa, dan suami atau isteri.” (Pasal 26 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan).
4. “Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan Buku Nikah yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”
5. (Pasal 26 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan).
6. Pasal 7 ayat (3.a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.
7. Pasal 65 UU No. 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama.
8. Pasal 81 UU No. 7 Tahun 1989 ttg Peradilan Agama.