• KUA Depok Selenggarakan Manasik Haji

    Sebagaimana amanah UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji bahwa Pemerintah merupakan salah pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan manasik haji. KUA Kecamatan Depok yang merupakan bagian dari Pemerintah juga melaksanakan manasik haji di Tingkat Kecamatan. Manasik haji di wilayah kecamatan Depok ini dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan dengan 24 jam pelajaran, bertempat di Balai Desa Maguwoharjo, Depok, Sleman 55282.

    KUA Depok Canangkan Gerakan Ukur Arah Kiblat

    Pada Selasa, 15 April 2014 Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok mencanangkan Gerakan Ukur Arah Kiblat. Gerakan ini dicanangkan karena tempat ibadah di kecamatan Depok yang arah kiblatnya telah diukur atau diverifikasi baru sebesar 19,26 %. Persentase yang relatif sangat kecil ini menunjukkan bahwa masih banyak tempat ibadah, baik itu masjid, langgar maupun mushalla, yang belum diukur (diverifikasi) arah kiblatnya. Padahal di wilayah kecamatan ini terdapat 123 masjid, 65 langgar, dan 30 mushalla, semuanya berjumlah 218. Keadaan ini tentunya menuntut perhatian dari semua pihak. Oleh karena itu, pada tahun 2014 ini KUA Kecamatan Depok mencanangkan Gerakan Ukur Arah Kiblat.

  • KST Depok Sleman Juara I Nasional

    Keluarga atas nama Drs. H. Mohammad Syakir, SU dan Hj. Machsunah, SE., peserta dari Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta terpilih sebagai Juara Pertama lomba Keluarga Sakinah Teladan (KST) Tingkat Nasional Tahun 2016. Sesuai dengan predikatnya sebagai Keluarga Sakinah Teladan, maka pola dan model kehidupan keluarganya patut dijadikan sebagai referensi dan percontohan bagi semua pihak dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera.

  • Public Hearling Penyusunan Standar Pelayanan Publik

    KUA Kecamatan Depok telah melaksanakan Public Hearling Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Rabu, 21 Februari 2018. Kepala KUA Kecamatan Depok, Eko Mardiono, S.Ag., MSI., menyampaikan bahwa pelaksanaan Public Hearling merupakan realisasi dari amanah UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. UU Pelayanan Publik menentukan bahwa Instansi Pemerintah sebagai Penyedia Layanan harus menetapkan Standar Pelayanan Publik. Public Hearling tersebut dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.

  • Survei Layanan Publik KUA Kecamatan Depok

    Dalam pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat guna meningkatkan kualitas dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Para Pengguna Jasa Layanan dimohon berkenan mengisi formulir yang tersedia. Identitas Bapak, Ibu, dan Saudara akan dirahasiakan. Atas perkenan dan kesediaan Bapak, Ibu, dan Saudara, diucapkan banyak terimakasih.

  • Keputusan MK tentang Status Anak Lahir di Luar Nikah

    Pada 17 Februari 2012 Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan putusan penting dan revolusioner. Menurut putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010 ini, anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, tetapi juga dengan ayah biologisnya. Dengan putusan ini, maka sang ayah pun juga harus ikut bertanggung jawab atas kesejahteraan anak itu. Majelis Konstitusi menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945.

  • KUA Depok Selenggarakan Penyuluhan Keluarga SAMARA

    Bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) Yogyakarta, KUA Kecamatan Depok menyelenggarakan Penyuluhan Keluarga Samara (Sakinah Mawaddah Wa Rahmah) bagi Calon Pengantin pada Kamis, 12 Juli 2018. Penyuluhan Keluarga Samara bagi Calon Pengantin ini merupakan Program Kemitraan Masyarakat FIAI UII Yogyakarta. Progran tersebut merupakan fasilitasi sivitas akademika di lingkungan UII dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

Wisata Alam Untuk Refresh Kualitas Layanan Publik

Diposting oleh KUA Depok Sleman On Senin, 09 Oktober 2017 0 komentar

Di hari libur, Ahad 08 Oktober 2017, para pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok secara bersama-sama berwisata ke Goa Gong dan Pantai Klayar Pacitan Jawa Timur. Wisata Alam tersebut dilakukan untuk me-refresh (menyegarkan kembali) semangat dan motivasi para pegawai dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. Dengan refreshing di alam terbuka, diharapkan semangat dan motivasi para pegawai tetap terjaga dan kualitas layanan prima terpenuhi. 

Menurut Eko Mardiono, S.Ag. MSI., Kepala KUA Kecamatan Depok, setiap hari kerja mulai pagi sampai sore para pegawai berkutat dan fokus memberikan layanan. Banyak layanan yang harus diberikan. Jenis layanananya pun bervariasi. Mulai dari yang mudah dan ringan sampai dengan layanan yang rumit dan problematik. 

Secara kuantitatif, jumlah layanan publik di KUA Kecamatan Depok cukup tinggi. Pada tahun 2016 KUA Kecamatan Depok memberikan layanan Pencatatan Nikah sebanyak 750 peristiwa. Pendaftaran Talak dan Cerai sebanyak 97 peristiwa. Permohonan Duplikat Buku Nikah sebanyak 64 duplikat. Layanan legalisir Buku Nikah 1.063 dokumen. Surat Pengantar, Surat Keterangan, dan Surat Keluar lainnya sebanyak 1.179 dokumen. Ikrar Tanah Wakaf dan Akta Ikrar Wakaf sebanyak 11 lokasi. Bimbingan Manasik Haji sebanyak 147 jamaah dengan 8 kali sesi pertemuan.

Selain itu, para ASN sesuai dengan bidang tugasnya juga harus memberikan layanan Konsultasi Keluarga dan Perkawinan serta memberikan layanan konsultasi Hukum. Melaksanakan dan/atau menghadiri kegiatan sosial keagamaan. Termasuk juga, harus memberikan layanan pendataan dan pelaporan administrasi perkantoran, baik ke jenjang vertikal (kabupaten) ataupun ke jenjang horizontal (lintas sektoral kecamatan). 

Secara kualitatif, permohonan layanan publik di KUA Kecamatan Depok sangat kompleks dan problematik, sehingga dibutuhkan kecermatan, ketelitian, dan kesabaran. Misalnya Layanan Pencatatan Nikah tentang penentuan wali nikah. Banyak kasus, ayah yang tercantum dalam administrasi kependudukan bukan ayah kandungnya. Data-data yang tercantum dalam dokumen kependudukan pun berbeda-beda. Layanan pencatatan nikahnya pun terkendala, padahal kultur budaya masyarakat menghendaki rencana akad nikahnya harus segera dilaksanakan.


Contoh kasus lain, penjatuhan talak oleh suami di luar sidang pengadilan. Secara agama diyakini oleh suami isteri yang bersangkutan bahwa telah terjadi perceraian sebab talak, tetapi tidak mempunyai bukti talak dari pengadilan. Sementara mereka menghendaki untuk tetap melangsungkan perkawinannya. Terjadilah problematika hukum tersendiri. Begitu juga problema-problema layanan publik lainnya yang harus diselesaikan oleh para ASN di KUA Kecamatan. 


Jadi secara kuantitatif dan kualitatif, Layanan Publik yang harus diberikan oleh pegawai (ASN) KUA Kecamatan Depok cukup tinggi dan sangat problematik. Oleh karenanya, dalam waktu-waktu tertentu diperlukan refleshing dan penyegaran bagi para ASN yang sekaligus untuk memupuk rasa kebersamaan dan membangun soliditas Team Work. Alhamdulillah, pada hari Ahad, 08 Oktober 2017 para pegawai KUA Kecamatan Depok lakukan wisata alam untuk refresh dan segarkan kembali motivasi dan semangat dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Selamat Bekerja untuk berikan layanan publik terbaik.

Label:

0 komentar:

Posting Komentar

Peta KUA Depok